Penegakan HAM, Rekonsiliasi dan Nasionalisme

Oleh Andi Gunawan

Pengusutan berbagai kejadian pelanggaran HAM pada masa Orde Baru kembali mencuat, melibatkan mantan panglima ABRI/TNI dan beberapa mantan Jendral. Kasus yang akan diusut oleh Komnas HAM termasuk kasus besar di Indonesia pada masanya dengan jumlah korban yang tidak sedikit, seperti kasus Talangsari di Lampung, kasus Semanggi I dan II, dan sebagainya.

Para mantan jenderal, membela diri, bahwa apa yang terjadi pada kasus itu terkait situasi dan kondisi pada masa Orde Baru, apa yang telah dikerjakannya sudah sesuai dengan aturan yang ada saat itu.

Pemanggilan para mantan Jendral oleh Komnas HAM pada kasus yang melibatkannya telah disampaikan kepada, Try Sutrisno, Wiranto, AM Hendropriyono, Wismoyo Arismunandar dan Sudomo, sebagian besar tidak datang memenuhi panggilan Komnas HAM, namun yang datang hanya Sudomo.

Tidak datangnya para jenderal membuat Komnas HAM meradang, Komnas HAM mengancam bahwa kasus HAM berat di Indonesia akan diadukan ke Komisi HAM Internasional. Selain itu Komnas HAM juga akan meminta bantuan pengadilan untuk memanggil paksa para jendral tersebut

Kasus HAM di Indonesia yang melibatkan militer pada masa Orde Baru sudah bukan rahasia lagi, bahkan kita tahu ada adagium dalam militer bahwa prajurit yang bersalah maka panglima yang bertanggung jawab. Dalam kasus HAM berat yang melibatkan militer ini pun sangat jelas bahwa panglima dan komandan lapangan-lah yang bersalah.

Jadi kasus HAM yang melibatkan militer panglimalah yang bersalah, dan seorang panglima tidak serta merta menyalahkan prajurit yang tidak sesuai dengan aturan, adapun kesalahan prajurit jelas ada aturan militer yang akan menindaknya.

Pada kasus HAM berat di Indonesia tentu saja kita mengutuknya, namun demikian, pendapat saya bahwa kita tidak perlu mengungkit luka lama dengan mengusut sedemikian rupa para mantan jenderal apalagi dibawa ke Komisi HAM Internasional.

Apakah untungnya kita membawa saudara sendiri ke HAM Internasional, sedangkan kita tahu bahwa banyak negara apalagi negara maju telah pula banyak melanggar HAM, baik dalam kondisi perang maupun damai, namun negara-negara tersebut tidak akan semudah Komnas HAM Indonesia untuk melaporkan persoalan HAM berat ini pada komisi HAM Internasional.

Contoh kasus pelanggaran HAM berat di negara lain adalah kasus penjara Amerika Serikat di Guantanamo, serangan militer Israel ke berbagai wilayah di Timur Tengah dimana korbannya adalah warga sipil dan anak-anak, invasi militer Amerika Serikat ke Irak yang tidak didukung oleh PBB dan berbagai macam tindakan militer AS yang banyak menewaskan warga sipil Irak terutama anak-anak.

Contoh di atas harusnya menjadi pertimbangan Komnas HAM apabila hendak melaporkan kasus berat HAM di Indonesia yang melibatkan militer atau mantannya, Indonesia tidak perlu menjadi “anak manis” dengan melaporkan kasus tersebut, lebih-lebih para mantan jendral tersebut hari ini telah menyadari kesalahan tersebut dengan ikut andil dalam membangun bangsa dan negara. Kontribusi mereka tentu kita harapkan lebih besar lagi dalam latar depan untuk Indonesia, dan menutup aib latar belakang mereka yang sebagiannya adalah kelam.

Pengalaman Indonesia menjadi “anak manis” seharusnya menjadi peringatan bagi kita, yaitu ketika bangsa Indonesia menerima bangsa Belanda dengan keramah-tamahannya pada sekitar awal abad ke 15. Namun apa yang diterima bangsa Indonesia dengan menjadi “anak manis” adalah penjajahan selama 350 tahun yang mengenaskan. Penjajahan 350 tahun oleh bangsa Belanda merupakan pelanggaran HAM berat yang telah menjadikan mental terjajah bangsa Indonesia belum terobati hingga kini.

Barangkali mental terjajah bangsa Indonesia ini pula yang melatar belakangi kejadian atau pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dilakukan oleh para mantan jendral atau siapapun baik pada masa Orde Baru dan Orde Lama.

Mengingat peristiwa di atas seharusnya sikap nasionalisme kita dapat mencegah pengadilan HAM Internasional yang tidak perlu.

Sekali lagi, bahwa kita tidak perlu menjadi “anak manis” dihadapan negara-negara yang menyuarakan penegakan HAM, namun sesungguhnya mereka pun belum tentu bersih dari pelanggaran HAM berat.

Yang penting bagi bangsa Indonesia saat ini adalah mengadakan rekonsiliasi bagi semua kejadian HAM akibat situasi dan kondisi yang tidak kondusif saat itu, kemudian rajut masa depan yang lebih baik dengan tidak mengungkit luka lama, mari kita curahkan energi kita untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia.

10 Balasan ke Penegakan HAM, Rekonsiliasi dan Nasionalisme

  1. setia mengatakan:

    mana nih ??? gag jelas…
    parahhh.. gag Lengkappp…
    mau info tentang pelaksanaannya dunn bgaimana…
    waduhhh…
    jadi bingung….

  2. santos mengatakan:

    ga jls loh…

  3. dwikurniawan7 mengatakan:

    sekarang musim banjir mas

  4. Gie mengatakan:

    gimana bisa rekonsiliasi lha wong komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah “layu” sebelum “berkembang”

  5. abray twin boy mengatakan:

    kami punya tugas pkn tentang penegakan ham orde lama, dicari2 gak dapat2. kagak lengkap

  6. ham di indonesia koq jadi gne siiiiiiiiih,,,,,,

  7. sovie mengatakan:

    cva yang ica ngasi pndapt tentang penegakan hukum di indonesia?

  8. This piece of writing offers clear idea in support
    of the new visitors of blogging, that truly how to do running a blog.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: