Perjuangan Menkes di Forum Internasional (2)

Ketidak-jelasan sistem atau yang lebih tepat ketidak-adilan yang diterpakan oleh WHO dan negara kapitalis atas negara berkembang disampaikan pula oleh Menkes. Ini menjadi contoh bahwa ketidak-adilan yang diterima negera berkembang harus disuarkan dengan lantang di berbagai forum sehingga negara-negara berkembang akan memperoleh haknya secara adil dan transparan. Dibawah ini petikannya :

Saat di Indonesia mulai jatuh korban manusia karena diduga terinfeksi virus avian influenza H5N1 (flu burung), WHO meminta Pemerintah Indonesia mengirimkan spesimen virus pasien tersebut kepada WHO Collaborating Centre (WHOCC) untuk konfirmasi, selain spesimen tersebut juga diperiksa di laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Depkes. Pengiriman spesimen virus ke lab WHO itu pun tanpa menggunakan Material Transfer Agreement (MTA).

Pemerintah Indonesia tanpa prasangka apa pun mengirimkan spesimen virus pasien yang diduga terinfeksi flu burung tersebut kepada WHOCC. “Kami berpikir positif itu untuk kepentingan kesehatan masyarakat,” kata Menkes.

Inilah salah satu yang harus diperbaiki dari sifat Bangsa Indonesia : “berpikir positip” atau “tanpa prasangka” telah melupakan sifat waspada, sehingga kita dibodohi oleh bangsa lain, kita lengah artinya di jajah. Ingat bangsa Indonesia telah dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang akibat kebaikan bangsa Indonesia yang disalah-gunakan. Akibat lengah apa yang kita peroleh, ni petikannya …

Akan tetapi, kenyataannya dengan mekanisme Global Influenza Surveilance Network (GISN) virus yang diperoleh dari negara-negara sedang berkembang yang dikirim ke WHO untuk kepentingan kesehatan masyarakat tersebut kemudian tiba-tiba diperdagangkan sebagai vaksin oleh negara maju, termasuk Amerika Serikat.

Bahkan, dari website Los Alamos National Laboratory (LANL) di New Mexico, sebuah laboratorium di bawah Departement of Energy’s National Nuclear Security Administration, Amerika Serikat, didapat informasi bahwa mereka kini tengah meneliti virus H5N1. Padahal, lab Los Alamos inilah yang merekayasa bom atom Hiroshima Nagasaki di Jepang pada tahun 1945!

Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana data sequence virus H5N1 bisa berada di sana dan untuk apa? Mengapa berada di laboratorium Departemen Energi, bukan di laboratorium Departemen Kesehatan? Banyak pertanyaan yang berkecamuk. Ini harus dijelaskan oleh WHO.

Sementara banyak negara sedang berkembang termasuk Pemerintah Indonesia tidak tahu ke mana larinya virus yang mereka kirimkan. Tiba-tiba virus strain Indonesia bisa sampai ke perusahaan farmasi dan menjadi vaksin melalui rekayasa teknologi.

Bagaimana mungkin virus orang direkayasa dengan teknologi perusahaan farmasi lalu menjadi milik perusahaan farmasi tersebut. Ada klaim bahwa dengan teknologi perusahaan farmasi, wild virus strain Indonesia menjadi seed virus strain Indonesia, sementara teknologinya sudah dipatenkan sehingga seed virus-nya menjadi milik perusahaan farmasi.

“Lho siapa yang mengutak-atik virus saya sehingga saya kehilangan wild virus yang notabene saya kirim ke WHOCC?” kata Menkes. Hal-hal “aneh” seperti inilah yang ingin diketahui negara-negara pemilik virus.

Pidato Menkes Siti Fadilah Supari yang keras ini membuka mata banyak negara yang hadir pada sidang tersebut. “Mata dunia menjadi terbuka bahwa organisasi besar seperti WHO ternyata adalah perpanjangan tangan Amerika Serikat dan negara-negara industri yang memperkaya dirinya melalui persoalan kesehatan umat manusia. Hal seperti ini tidak boleh terjadi seharusnya,” kata Menkes.

Menuntut keadilan

Vaksin yang ditawarkan kepada negara sedang berkembang dengan harga tinggi inilah yang memicu kemarahan delegasi Indonesia. Bagaimana mungkin negara pemilik virus tidak tahu-menahu ke mana larinya virus yang mereka kirimkan ke WHOCC, kini tiba-tiba disodori vaksin dengan harga tinggi.

Artinya telah terjadi proses pembodohan pada negara-negara sedang berkembang. Cara-cara yang dilakukan WHO dinilai tidak adil, tidak transparan, dan memperlakukan negara-negara sedang berkembang secara tidak setara.

Nah kan baru sadar ada pembodohan, penyesalan datang kemudian namun mudah-mudah ada pelajaran berharga yaitu menjadi bangsa yang tidak mudah dan tidak mau dibodohi.

Sistem seperti inilah yang perlu direformasi. Sementara belum ada sistem yang adil, jelas, transparan, dan setara, Menkes menyatakan tidak perlu bicara soal benefit sharing terlebih dahulu. Yang harus dibenahi terlebih dulu adalah sistem virus sharing-nya.

Sidang IGM-PIP akhirnya mengakui bahwa sistem internasional virus sharing yang telah berlangsung selama 50 tahun ini dirasakan tidak adil, tidak transparan, dan tidak setara serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat global. Dalam kaitan itu, sidang IGM-PIP menyetujui usulan Indonesia untuk membangun mekanisme virus sharing dan benefit sharing yang adil, transparan, dan setara bagi negara-negara berkembang.

Itulah Sekilas Info mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga mampu memotivasi siapa saja termasuk para mentri dan anggota Dewan yang terhormat untuk secara sungguh-sungguh berbuat yang terbaik untuk negaranya. Terima kasih kepada KOMPAS telah menurunkan berita tersebut sehingga saya tertarik untuk menguti hampir seluruh isinya (boleh khan???. Ayo Bangkit Kesehatan Indonesia…!!!

Baca Juga :

Perjuangan Menkes Pada Forum Internasional I

Menkes RI Mendapat Tekanan dari Negara Barat dan WHO